GKII SINODE PAPUA – DOYO LAMA, JAYAPURA — Persoalan akses pendidikan, kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi mama-mama Papua menjadi sejumlah aspirasi yang mengemuka dalam kegiatan penjaringan aspirasi bertema “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Orang Asli Papua di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi”. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperkuat pelayanan gereja dan persekutuan umat di tanah Papua.
Kegiatan tersebut berlangsung di GSG Efata, Doyo Lama, dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, Pemerintah Kampung Doyo Lama, tokoh agama, tokoh adat, perempuan, mahasiswa, warga gereja, hingga sejumlah perwakilan profesi di bidang pendidikan dan kesehatan.
"Markus Kajoi, S.Sos., mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang masih dihadapi, khususnya berkaitan dengan pemenuhan hak Orang Asli Papua (OAP)."
"“Telah melaksanakan kegiatan penjaringan aspirasi. Penjaringan aspirasi hari ini kami mengundang warga gereja dan warga masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, serta beberapa profesi kesehatan yang hadir dalam penjaringan aspirasi,” kata Markus Kajoi dalam wawancara seusai kegiatan."
Menurut Markus, penjaringan aspirasi tidak hanya dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Peserta juga diberikan materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab untuk menggali persoalan yang dihadapi masyarakat secara lebih mendalam.
“Selain kita menyebarkan kuesioner, kita juga melakukan penyampaian materi dan tanya jawab serta menghasilkan beberapa rekomendasi,” ujarnya.
Sarjana Pendidikan Masih Banyak Menganggur
Dalam bidang pendidikan, salah satu persoalan yang disampaikan peserta adalah masih banyaknya sarjana pendidikan yang belum memperoleh pekerjaan.
"“Dalam bidang pendidikan, masih banyak sarjana-sarjana pendidikan yang menganggur dan belum dapat pekerjaan di wilayah Papua,” kata Markus."
"Selain persoalan lapangan pekerjaan, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai biaya pendidikan yang masih dirasakan berat oleh keluarga, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi."
Menurut Markus, peserta menilai kebijakan pendidikan gratis yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya.
“Masih banyak warga masyarakat Orang Asli Papua yang kesulitan membayar biaya pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Masih banyak keluhan yang mereka sampaikan bahwa pendidikan gratis belum berdampak karena hampir sekolah-sekolah masih menarik biaya pendidikan,” jelasnya.
Masih Ada Warga Belum Memiliki BPJS
"Aspirasi berikutnya datang dari sektor kesehatan. Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan masih terdapat warga di Kabupaten Jayapura yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan."
“Untuk bidang kesehatan, masih ada banyak warga Kabupaten Jayapura yang belum memiliki BPJS. Mereka juga adalah warga jemaat di Jayapura, masih banyak yang belum memiliki BPJS,” ungkap Markus.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena kepesertaan jaminan kesehatan berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Karena itu, masyarakat berharap pendataan dan akses terhadap kepesertaan BPJS dapat terus diperkuat.
Mama-Mama Papua Minta Tempat Usaha yang Layak
Di bidang ekonomi, perhatian masyarakat tertuju pada kondisi mama-mama Papua yang masih berjualan di pasar dengan fasilitas yang dinilai belum memadai.
Masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan dukungan dan penguatan ekonomi, termasuk menyediakan tempat berjualan yang lebih layak bagi para pedagang perempuan Papua.
"“Dari diskusi tadi, mereka sangat membutuhkan penguatan terhadap masyarakat, terutama ibu-ibu atau mama-mama Papua yang ada di pasar-pasar yang masih berjualan di lantai, di tanah. Harusnya mendapatkan tempat yang layak. Nah, itu menjadi aspirasi yang diminta,” kata Markus."
Selain fasilitas tempat usaha, peserta juga mendorong adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui pembentukan koperasi jemaat.
“Kemudian juga pentingnya mendorong warga jemaat atau gereja untuk membangun koperasi jemaat dalam pengembangan ekonomi dan pemberdayaan jemaat-jemaat atau warga masyarakat di Kabupaten Jayapura,” tuturnya.
Menurutnya, keberadaan koperasi jemaat diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk mendorong pengembangan ekonomi sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.
Aspirasi Akan Disampaikan kepada Pemerintah
"Markus menegaskan, berbagai masukan yang diperoleh dalam kegiatan tersebut tidak berhenti pada forum penjaringan aspirasi. Seluruh hasil diskusi dan rekomendasi akan ditindaklanjuti dengan menyampaikannya kepada pemerintah setempat."
"“Itu hasil yang sudah kami dapatkan dalam pertemuan hari ini. Dan tindak lanjutnya adalah mereka akan menyampaikan hasil penjaringan aspirasi dan disampaikan kepada pemerintah setempat,” pungkasnya."
Hasil penjaringan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam melihat persoalan yang masih dihadapi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Masyarakat berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak hanya menjadi catatan dalam sebuah forum, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang nyata, terukur, serta menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Dengan demikian, tema perlindungan dan pemenuhan hak Orang Asli Papua tidak berhenti sebagai agenda diskusi, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah konkret untuk memperluas akses pendidikan, memastikan jaminan kesehatan, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
(Biro Media Digital GKII Sinode Papua)
